Kegiatan Sosialisasi PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events) diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2023.
1⃣ Kegiatan ini bertujuan untuk memberi gambaran umum evaluasi PermenpanRB No 9 Tahun 2023 tentang implementasi RB general dan tematik di lingkungan Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events).
2⃣ Peserta Forum Penguatan Reformasi Birokrasi berjumlah 133 orang, yang merupakan seluruh PNS dan PPPK di lingkungan Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events).
3⃣ Kegiatan ini dihadiri oleh 2 (dua) orang narasumber, yaitu :
👉 Ibu R. Kurleni Ukar, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi Kemenparekraf/Baparekraf
👉 Bapak Antonio Imam Prakoso, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Kemenparekraf/Baparekraf
4⃣ Acara ini dibuka oleh Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events).Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama pada aspek kelembagaan, business process dan SDM aparatur. Dengan PermenpanRB, kita diingatkan kembali untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sehingga tugas-tugas berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. DPWPK berkomitmen untuk mencapai sasaran pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang sesuai core values ASN yaitu BerAKHLAK (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif) serta etos kerja 4 AS (kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas).
5⃣ Adapun materi yang disampaikan narasumber adalah sebagai berikut:
Materi Penajaman dan Evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Ibu R.Kurleni Ukar:
1. Terdapat 17 indikator penilaian RB general
2. SK Tim Pokja Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf sedang disusun agar selanjutnya dibuat SK Tim Pokja RB di tingkat kedeputian
3. Kegiatan utama penyederhanaan birokrasi:
a. Target tahunan: 100% (2022-2024)
b. Koordinator: Biro SDMO
c. Penilai: KemenpanRB
d. Permasalahan: implementasi sistem kerja baru perlu penyesuaian SOP; sistem kerja baru memungkinkan terjadinya perubahan susunan tim kerja yang yang fleksibel dan dinamis yang perlu dukungan SPBE
e. Solusi: proses finalisasi SOP pasca implementasi Sistem Kerja Baru; integrasi SPBE e-Kinerja Kemenparekraf dengan BKN dan pendampingan ke seluruh unit kerja untuk optimalisasi penggunaan e-Kinerja BKN
4. Kegiatan utama penguatan implementasi SPIP:
a. Target tahunan: 3,61 (2022), 3,65 (2023), 3,70 (2024)
b. Koordinator: Biro Renkeu
c. Penilai: BPKP
d. Permasalahan: terbatasnya pegawai yang memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP; analisa resiko masih sampai level operasional
e. Solusi: pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan SPIP kepada seluruh pegawai; perlu dilaksanakan diklat penyelenggaraan SPIP, mempercepat reviu Keputusan Sekretaris Kementerian tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko
f. Permasalahan: tidak semua satuan kerja berkenan ditunjuk sebagai unit kerja pelayanan publik untuk mewakili Kemenparekraf/Baparekraf dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelanggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP); ketergantungan akan beberapa satuan kerja untuk mengikuti PEKPPP setiap tahunnya
g. Solusi: mendorong komitmen pimpinan di satuan kerja untuk mengikuti Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang diselenggarakan oleh KemenPANRB
Materi Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 oleh Bapak Antonio Imam Prakoso:
1. Arahan Presiden Jokowi tentang RB: birokrasi yang berdampak
2. Filosofi dasar penajaman RB:
– Birokrasi harus capable dan accountable
– RB harus memberikan dampak untuk percepatan pembangunan
3. Kekurangan capaian RB:
– belum berdampak signifikan terhadap capaian pembangunan
– Capaian tata kelola pemerintahan masih jauh tertinggal
– RB masih mengukur proses, bukan hasil
– Pelaksanaannya dipandang hanya sebatas proyek dan tidak dikolaborasikan oleh semua K/L
4. Paradigma outcome oriented (berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan)
5. Double track penajaman roadmap RB:
a. Problem hilir: mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan melalui RB tematik
b. Problem hulu: memperbaiki manajemen internal seluruh instansi pemerintah melalui RB general
6. Tujuan RB 2020-2024: birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing untuk mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik
7. Indikator outcome RB: indeks RB nasional
8. Indikator impact RB: penurunan angka kemiskinan, peningkatan realisasi investasi, pengendalian tingkat inflasi, penggunaan produk dalam negeri, corruption perception index, e-government development, government effectiveness index, ease of doing business
9. Sasaran RB: terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif (indeks SPBE, capaian akuntabilitas kinerja, dan capaian akuntabilitas keuangan) dan terciptanya budaya birokrasi berAKHLAk dengan ASN yang professional (employer branding ASN, indek berAKHLAK, nilai survey penilaian integritas, nilai survey kepuasan masyarakat)
10. Evaluasi RB 2023: menilai kemajuan pelaksanaan RB dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien dan mampu memberikan pelayanan publik yang baik serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan dengan berpedoman pada PermenpanRB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi RB
11. Fokus evaluasi RB: RB general (menilai kemajuan perbaikan tata kelola internal) dan RB tematik (menilai sejauh mana perbaikan tata kelola yang dilakukan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat)
Sesi Masukan dan Pertanyaan:
1. Firnandi Gufron: Hasil yang ingin dicapai adalah kenaikan nilai RB. Oleh karena itu, harus ada strategi kolaborasi di Kemenparekraf, bukan kompetisi internal. Kurleni Ukar: Betul, saya setuju. Misal, Pusbang SDM yang sedang melaksanakan pengajuan ZI melalui e-learning harus didukung oleh seluruh satker di Kemenparekraf. Antonio: Betul, kompetisi antar kedeputian sudah digantikan dengan andil dari setiap kedeputian.
2. Vicky Apriansyah: Dashboard event daerah perlu dilengkapi sebelum adanya kunjungan dari KemenpanRB. Tahun ini, kurasi KEN akan dilakukan secara digital di mana Pemda dapat menginput dokumen sesuai dengan daftar yang akan ditampilkan di dashboard. Apa yang harus ada dalam materi presentasi pada penilaian ZI? Kurleni Ukar: Sebaiknya kita telaah bersama untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu dipersiapkan.
3. Mia Oktafiana: Perizinan event bukan berbasis aplikasi digital yang dibuat sendiri dan DENI berkontribusi sebagai pemberi masukan pelaksanaan event bagi Polri. Kurleni Ukar: DENI dapat memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi perizinan event bagi para pelaku event (berupa pedoman, rekomendasi penyederhanaan birokrasi penyelenggaraan event, dst)
Sesi Penutupan:
Reformasi Birokrasi membutuhkan komitmen pimpinan, implementasi oleh unit kerja, dan pencanangan program untuk pengajuan ZI (WMK, MICE, dan DENI). DPWPK akan terus mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.
