Press Conference Uji Coba Digitalisasi Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Event Online

Pelaksanaan Press Conference Uji Coba Digitalisasi Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Event Online yang diselenggarakan pada tanggal 11 September 2023 di Balairung Soesilo Soedarman, Gadung Sapta Pesona Kemenparekraf.

Press Conference ini merupakan penyampaian kepada publik terkait arahan Presiden RI untuk melakukan transformasi digital yang salah satu penerapannya adalah pada Sistem Perizinan Event. Press conference ini disampaikan oleh Kemenparekraf, KemenPANRB, Kepolisian RI, Kementerian Investasi dan Tim Transisi yang dinaungi oleh Kementerian BUMN. Selain itu turut pula diundang K/L, instansi pemerintahan pusat dan daerah yang terlibat dalam penyiapan sistem digital perizinan event, serta asosiasi dan pelaku usaha event yang akan menjadi user perizinan digital tersebut.

Berikut kami sampaikan rangkaian sesi pada Press Conference:

1️⃣ Penyampaian update dari panel
🔶 Penyampaian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
▫️ Arahan Presiden agar event menjadi katalisator pemulihan ekonomi Indonesia sehingga diharapkan dengan digitalisasi, perizinan event menjadi lebih mudah, transparan, dan cepat.
▫️ Sistem yang diujicobakan ini masih versi beta, diharapkan pelaku usaha event selaku user dapat memberikan masukan yang membangun agar sistem ini dapat terus disempurnakan.
▫️Uji coba akan dilakukan secara terbatas untuk event nasional pada 6 venue, di antaranya: GBK, JCC, JIExpo, Ancol BCIS, ICE BSD, dan Community Park 2.

🔶 Penyampaian Menteri PANRB
▫️Presiden berpesan untuk membuat birokrasi agar tidak lagi rumit. SPBE menjadi solusi untuk memperbaiki tata kelola yang rumit dan investasi serta perizinan menjadi area yang disiapkan untuk menjadi pilot project reformasi birokrasi tematik.
▫️Layanan Kepolisian juga menjadi salah satu dari 9 jenis layanan pemerintah yang akan direformasi pertama kali.
▫️Diharapkan dengan mulai berjalannya sistem digital pada perizinan ini menjadi bentuk pelayanan berkualitas yang dapat diberikan pemerintah dan memberikan dampak positif kepada daerah dan masyarakat.

🔶 Penyampaian Deputi Teknologi Informasi dan Penanaman Modal – Keminvest / BKPM
▫️ OSS sudah digunakan 19 K/L yang terkait dengan perizinan berusaha dan 97,5% daerah di Indonesia sudah menggunakan sistem ini. Melalui OSS, jumlah dan jenis perizinan di Indonesia bisa diketahui dan diidentifikasi hambatannya.
▫️ Untuk pertama kalinya OSS akan digunakan sebagai platform untuk layanan transaksional sekali pakai untuk pelayanan perizinan event.
▫️ Oleh karena itu, OSS juga mendorong masyarakat pengguna agar memberikan input agar sistem dapat terus disempurnakan.

🔶 Asops Kapolri dan Wakabaintelkam Kepolisian RI
▫️Kepolisian berkomitmen untuk memberikan kemudahan akses, efisiensi waktu dan transparansi pada proses perizinan penyelenggaraan event.
▫️Pelayanan perizinan event tidak berbayar namun akan ada pembiayaan untuk penggunaan satuan pengamanan yang terstandarisasi dan pembayarannya dilakukan melalui virtual account.
▫️Kepolisian berkolaborasi dengan berbagai K/L terkait untuk memberikan pelayanan terbaik. Tidak hanya memindahkan dari sistem konvensional ke digital, namun juga dilakukan penyederhanaan pada alur perizinan, yaitu penghapusan rekomendasi dari satuan wilayah dan satuan terkait.
▫️Skema alur perizinan tetap mengacu pada PP 60/2017 karena pada prinsipnya perizinan memuat risiko hukum, sehingga tetap harus dilakukan analisis kerawanan.
▫️Analisis kerawanan menjadi tugas Kepolisian bersama dengan penyelenggara event untuk dapat menyelenggarakan event yang aman.
▫️Sistem perizinan tetap memiliki ketentuan yang perlu dipenuhi oleh penyelenggara event, seperti waktu pengajuan yang sesuai dengan ketentuan serta melengkapi kebutuhan dokumen yang dipersyaratkan.
▫️Proses perizinan dibagi menjadi 3 skala event: lokal (H-7), nasional (H-14), dan internasional (H-30).
▫️Untuk event nasional dan internasional, Kepolisian mensyaratkan agar menyertakan surat rekomendasi oleh instansi induk yang terkait karena terkait risiko event.

🔶 Ketua PMO SPBE – Kementerian BUMN
▫️Mendukung pelayanan perizinan event dengan membentuk sistem digital yang terintegrasi pada platform OSS dan Presisi yang dibantu oleh Mandiri dan Telkom.
▫️ Guiding principle dari penyiapan sistem perizinan ini adalah melihat kebutuhan dari user, memanfaatkan platform yang sudah ada melalui integrasi sehingga dapat tercipta sistem yang cepat, mudah, dan transparan dari sisi SLA dan biaya.
▫️Menjelaskan mock-up sistem yang sudah siap untuk uji coba.

2️⃣ Tanggapan Industri
Dino Hamid dari New Live Entertainment akan menjadi salah satu penyelenggara event yang akan melakukan uji coba sistem digital perizinan event. Disampaikan bahwa sistem perizinan ini menjadi jawaban dari harapan penyelenggara event selama ini untuk durasi proses dan pembiayaan untuk pengamanan event yang terstandardisasi.

3️⃣ Acara ditutup dengan tanya jawab dengan media dan foto bersama.

Author:

Tinggalkan Balasan